Mengenang Sejarah Perjanjian Linggarjati, dan 4 Hasil Perjanjiannya

Mengenang Sejarah Perjanjian Linggarjati, dan 4 Hasil Perjanjiannya

Perjanjian Linggarjati – Penjanjian Linggarjati merupakan suatu perundingan antara kedua Negara yaitu Negara Indonesia dan Negara Belanda di daerah bernama Linggarjati, Jawa Barat. Tepatnya di sebuah rumah yang sekarang disebut sebagai Gedung Perundingan Linggarjati, yang berada di Cilimus, Kabupaten Kuningan.

Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Negara Indonesia. Hasil dari perundingan tersebut ditandatangani sementara di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946. Kemudian, ditandatangani secara sah oleh kedua negara, yaitu Belanda dan Indonesia, pada 25 Maret 1947. Itu tepat beberapa bulan sebelum akhirnya dilanggar Belanda.

Dalam perundingan tersebut Negara Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (walaupun Bung Karno dan Bung Hatta juga ada di sana. Karena ketika itu yang menjabat Perdana Menteri adalah Bung Sjahrir) sementara Belanda diwakili oleh sebuah tim yang disebut Komisi Jendral. Komisi Jendral dipimpin oleh Wim Schermerhorn dan beranggotakan H.J. van Mook. Sementara yang bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini adalah Lord Killearn dari Inggris.

Apakah Latar Belakang Diadakannya Perjanjian Linggarjati?

latar belakang perjanjian linggar jati

Awal mulanya adalah adanya konflik antara Indonesia dan Belanda. Hal itu dipicu karena masuknya AFNEI yang dibawa NICA ke Indonesia. AFNEI sendiri masuk karena Jepang menetapkan ‘status quo’ di Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi adalah peristiwa 10 November.

Di masa yang sama, Pemerintah Inggris ditunjuk menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh karena itu, Diplomat Inggris bernama Sir Archibald Clark Kerr, mengundang Indonesia dan Belanda untuk bertemu di Hooge Veluwe.

Perundingan di Hooge Veluwe tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura. Ketika itu Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja.

Berlanjut pada 1946. Ketika akhir Agustus, Pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Hingga akhirnya pada 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris, Jakarta, diadakan perundingan antara Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn.

Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober dan merencanakan persiapan perundingan di Linggarjati, yang direncanakan akan dimulai tanggal 11 November 1946.

4 Hasil Perundingan Perjanjian Linggarjati

hasil perundingan perjanjian linggarjati

Dari hasil perundingan perjanjian linggarjati tersebut adalah 17 pasal yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yang meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura.

2. Belanda harus meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.

3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat dalam membentuk Negara Republik Serikat Indonesia

4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Negara Persemakmuran Belanda, dengan Belanda sebagai kepala Uni.

Tanggapan Mengenai Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati sendiri menimbulkan persetujuan dan pertentangan pada kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa partai seperti Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata menyatakan bahwa Perjanjian Linggarjati adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia.

Pro kontra pada Perjanjian Linggarjati tersebut bukanlah main-main, namun disebut dapat memunculkan perang saudara. Bahkan, kala itu ada beberapa poster yang mengajak untuk terus membina persatuan antara masyarakat Indonesia.

Maka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peraturan Presiden itu dilakukan dengan cara menambah anggota di Komite Nasional Indonesia Pusat supaya Pemerintah Indonesia mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

Pelanggaran Perjanjian Linggarjati

Disinyalir karena adanya perbedaan dalam penafsiran perjanjian antara Belanda dan Indonesia, atau apa pun alasannya, Gubernur Jendral H.J. van Mook dengan lancang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi menjunjung Perjanjian Linggarjati. Pernyataan tersebut diberikan pada tanggal 20 Juli 1947. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juli 1947, diadakanlah Agresi Militer I oleh Belanda yang menyerang Indonesia.

Comments are closed.